Pantauan.ID, Manado- Adanya polemik beberapa hari ini soal tarif Angkutan Kota (Angkot) naik, lewat selebaran yang terpampang jelas disejumlah mikrolet di kota Manado menyebabkan kekisruhan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan pemberitahuan lewat akun media sosial resminya, membantah jika telah terjadi komunikasi dan persetujuan terlebih dahulu mengenai masalah ini.
Namun melihat kondisi yang ada dilapangan, sangat disayangkan kalau para eksekutif dalam hal ini Dinas Perhubungan melihat sebelah mata polemik tersebut.
Menanggapi hal itu, Legislator DPRD Kota Manado, Lucky Datau menilai jika pemerintah harusnya melihat dinamika para sopir angkot, bukannya mencari pembenaran dan seakan-akan cuci tangan.
“Kalau bagi saya melihat dinamika yang ada, BBM bersubsidi dalam hal ini premium sudah naik beberapa kali, kita melihat faktor-faktor hingga terjadinya kenaikan harga lewat selebaran di sejumlah angkot, mana mungkin ada asap tidak ada api, negara (pemerintah, red) harus hadir, dalam hal ini Dinas Perhubungan,” katanya.
Dijabarkan Lucky Datau, Harga BBM hingga saat ini sejak ditetapkannya Perwako Nomor 9 Tahun 2016 telah terjadi kenaikan beberapa kali, akan tetapi hal itu tidak dibarengi dengan revisi peraturan yang menata soal tarif untuk angkutan umum tersebut.
“Kita harus melihat faktor-faktor hingga munculnya masalah ini selain harga yang sudah beberapa kali naik. Contohnya SPBU diwilayah Tuminting, BBM jenis premium disitu telah disedot terlebih dahulu oleh galon-galon para oknum penjual bensin eceran, alhasil angkot kesusahan mendapatkan bensin, terus harga di ecerah itu sudah tentu lebih tinggi lagi,” jelasnya.
“Pemerintah jangan cuci tangan, harus cari solusi bukan hanya menyalahkan komunitas (Organda, red) harus peka dengan kondisi yang ada, walikota dalam hal ini harus mengambil langkah menangani masalah kesulitan para sopir salah satunya mendapatkan BBM bersubsidi. Gejolak yang terjadi karena pemerintah juga fakem (diam, red) melihat kondisi yang ada dilapangan,” lanjutnya.(red)
